banner 1200x130

Tuntaskan Kasus Korupsi! Kabid PTKP HMI Cabang Sinjai : Pengembalian Uang Negara Tidak Menghapus Unsur Pidana

  • Share
banner 400x130

UJARANCOM – Dugaan Kasus tindak pidana Korupsi di Kabupaten Sinjai yang akhir-akhir ini banyak menyita perhatian publik, salah satunya dugaan Korupsi pembangunan gedung Islamic Center di Kabupaten Sinjai.

Menurut Ketua Bidang Perguruan Tinggi dan Kepemudaan (PTKP) HMI Cabang Sinjai, Erdin Hidayat yang menilai ada kejanggalan dari kasus ini karena sebelumnya pada tanggal 28 Agustus 2021, Kejaksaan Negeri Sinjai melakukan penyetoran uang dari hasil penyelematan uang negara senilai Rp. 182.961.381,84 yang merupakan penyelamatan uang negara berdasarkan hasil LHP BPKRI No.63/LHP/XIX.MKS/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 adanya kelebihan pembayaran terhadap pekerjaan pembangunan Islamic Center kabupaten Sinjai TA.2018

banner 336x280

“Ada hal yang unik dalam penanganan kasus ini, sesuai apa yang menjadi hasil diskusi dari beberapa kalangan baik itu lingkup internal maupun eksternal, tidak ada yang membenarkan pengembalian menghapus unsur pidana, dan hal ini harusnya menjadi evaluasi dalam penangan hukum,” ungkapnya, Senin (04/10/2021).

Baca Juga  Bawa Kuliah Umum di UNM, Wamen Sebut Selama Ini Banyak Yang Gagal Paham RUU KUHP

“Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3 Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” lanjutnya.

Lebih lanjut Erdin mengatakan bahwa dalam peraturan Perundang-undangan tentang Tindak Pidana Korupsi dengan jelas mengatur persoalan Pidana bagai Pelaku korupsi meskipun telah mengembalikan kerugian negara.

Baca Juga  Kr Kio Cek Perumahan Bersubsidi Bagi Prajurit Kostrad

“Maka tidak ada alasan bagi kejaksaan Negeri Sinjai, untuk tidak melanjutkan proses hukum tindak pidana korupsi, meskipun oknum telah mengembalikan uang kerugian negara, jika perbuatannya telah memenuhi unsur pidana korupsi maka pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan pidananya, pidananya tetap diproses secara hukum,” tutupnya (Red/Accullk)

  • Share

Leave a Reply