“Resetting RT/RW” ala Danny Pomanto adalah Inovasi Kepala Daerah

  • Share
banner 400x130
Andi Ali Armunanto, Pengamat

UJARANCOM – Hasil bincang-bincang Hidayatullah B. Cottong redaktur ujaran.com dengan, Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si (Pengamat Kebijakan Publik) di Kopizone – 21/04/2021.

HB: Hidayatullah B. Cottong
AA: Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si

banner 336x280

HB: Satu minggu belakangan ini kita disuguhkan dengan ramainya pemberitaan tentang Resetting RT/RW, menurut ta’, bagaimana itu pak?

AA: Jadi, Resetting RT/RW yang diwacanakan dan mungkin akan dilaksanakan oleh Walikota Makassar tentu akan menuai pro dan kontra dari publik. Dimana kebijakan yang dilakukan adalah bagian dalam mendukung program Makassar Recover itu sendiri dan masuk dalam agenda utama fokus program 2021 kepimpinan Danny Fatma.

Pasti publik akan menilai dan tidak sedikit yang menganggap kebijakan itu adalah kebijakan yang keliru. Olehnya itu perlu Pak Walikota mengambil langkah strategis sebagai bagian dari sesuatu yang mesti dipersiapkan secara matang.

Baca Juga  Keras! Bastian Lubis Sebut Presentase PAD Kota Makassar Sempoyongan Merangkak dan Alami Kebocoran Dari Tahun Ke Tahun

HB: Apakah tidak bertentangan dengan regulasi yang telah ditetapkan, mungkin Undang-Undang kah, atau Perda kah?

AA: Menarik ini, dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Perda Kota Makassar tidak ada yang mengatur itu. Sehingga tidak ada dasar secara organisasi dan tata laksana untuk membentuk pemerintahan RT/RW secara formal, karena RT/RW itu tugasnya membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Olehnya itu Walikota tentu perlu mengatur secara teknis kedalam Perwali tentang RT/RW.

Itu tidak dilarang, karena pemerintah daerah punya kewenangan melakukan inovasi yang jadi masalah bila inovasi itu tidak punya dasar hukum sehingga untuk menjalankan inovasi itu perlu diterbitkan perwali baru terkait RT/RW.

Baca Juga  Walikota dan Dewan Pendidikan Akan Buat Tol Pendidikan

Jika dasarnya sudah ada, maka teknis pelaksanaannya akan lebih mudah dan tidak melabrak aturan.

Jadi bila dasar hukum sudah ada, lalu selanjutnya dibuatkan penganggaran sehingga sinkron antara administrasi pemerintahan dengan aturan keuangan.

HB: Jadi secara teknis perlu dilakukan penguatan dalam bentuk perwali ya, Pak?

AA: Iya harusnya itu dulu yang dilakukan Pak Wali, Jadi Pak Danny segera menerbitkan perwali sebelum melakukan resetting sebagai panduan dan menjadi dasar hukum yang sah.

“Kalau diaudit nanti secara akuntansi keuangan daerah pak Danny bisa di penjara, loh… Tetapi kalau dibuatkan perwali maka tidak jadi masalah apalagi kalau inovasi itu masuk dalam visi misinya yang telah disampaikan Pak Wali di DPRD Kota Makassar”.

Baca Juga  Melangit, TMMD 110 Wilayah Kodam XVIII Capai 47%

Jadi Resetting RT/RW ini, adalah bentuk Inovasi dari seorang Kepala Daerah yang mungkin saja baru pertama kali dilakukan di republik ini.

Saran saya ke Pak Wali, sebaiknya Resetting RT/RW ini perlu kajian akademik, karena ini salah satu langkah maju dari seorang kepala daerah yang punya inovasi dalam hal tata kelola Lembaga Pemberdayaan Masyarakat terkhusus di level RT/RW.

HB: Menarik Pak, semoga bincang-bincang kita ini bisa menjadi bahan masukan ke Walikota dan Wakil Walikota.

  • Share

Leave a Reply