banner 1200x130

Pokja ULP Kota Makassar Disebut Melanggar Perpres 12 Tahun 2021

  • Share
banner 400x130
Bang Rul, Ketua Askonas Kota Makassar

UJARANCOM – Ketua Asosiasi Kontraktor Nasioanal (ASKONAS) Kota Makassar, Bang Rul mendatangi Kantor unit layanan pengadaan (ULP) Kota Makassar. Dan diterima oleh Jusriadi selaku pejabat ULP. Senin (29/11/31).

Maksud kedatangannya mempertanyakan dugaan pelanggaran administrasi oleh pokja dalam ULP Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ).

banner 336x280

Bang rul membawa bukti bukti yang mereka temukan.

Menurutnya, salah satu bukti pada pekerjaan jalan lingkungan paket 12, informasi tender kondisi masa sanggah, tapi tidak ada penetapan pemenang, begitu pula dengan paket 20 pada pekerjaan jalan lingkungan yang dikelola ULP. Kata Bang Rul.

Baca Juga  Harimau Bodyguard Sulsel Adakan Kerjasama Dengan Dinas Sosial Provinsi Sulsel

Ia juga memaparkan bukti lain yaitu pekerjaan darainase di lingkungan Kota Makassar.

“Untuk pekerjaan drainase pada rehab drainase perkotaan kelurahan daya, pelanggaran yg dilakukan adalah tanggal 23 november 2021 menetapkan cuman 1 perusahaan yg lulus evaluasi, makanya dilakukan pembuktian kualifikasi pada tgl 24 november 2021, pada tanggal 25 november 2021 tiba-tiba muncul 2 perusahaan yang lulus, ada apa?,” Tanya Bang rul.

Baca Juga  WR I UNM Dorong Adanya Kurikulum Khusus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Lanjut Bang Rul, “Pada rehabilitasi drainase perkotaan kawasan kelurahan tamparangkeke kecamatan mamajang, kondisi tender penandatanganan kontrak tetapi tdk ada penetapan pemenang, begitu pula dgn drainase kelurahan karanganyar, kondisi tender informasinya sdh selesai tapi penetapan pemenang, dan masih banyak lagi bukti lain yang kita sudah punya” Ujarnya.

Askonas meminta kepada Inspektorat agar segera bertindak, agar tidak melebar menimbulkan persoalan jangka panjang yang bisa merugikan keuangan Negara.

Baca Juga  Bahas Pembangunan Ekonomi, ARF Jadi Pembicara Kunci Memperingati 57 Tahun Sultra

“Dengan adanya temuan ini, kami meminta inspektorat, untuk memeriksa semua pokja dan koordinatornya untuk diperiksa, karena sdh melakukan pelanggaran administrasi. Dan kalau perlu segera diberi sanksi kepada mereka yang terbukti melakukan pelanggaran.”

Bang rul membeberkan bahwa dugaan pelanggaran yang mereka lakukan perihal Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Red/Yn).

  • Share

Leave a Reply