Pengadaan Security Check DPRD Kota Makassar Disoal

  • Share
banner 400x130
Gedung DPRD Kota Makassar

UJARANCOMDirga Saputra, Pemerhati Pemerintahan Kota Makassar mengaku ada yang gangjal dalam proses pengadaan langsung di area Sekretaris Dewan Kota Makassar.

Menurut keterengannya, hal itu diduga kuat pada proses pengadaan Security Check System – Sekretariat DPRD Kota Makassar yang tidak sesuai dengan regulasi Perpres 16/2018 maupun Perpres 12/2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

banner 336x280

“Pasal yang dilanggar atau tidak dilaksanakan adalah Perpres 12/2021, Pasal 9 ayat (1) huruf d. menetapkan dan mengumumkan RUP,” Ujar Dirga, Minggu (18/4/21).

Baca Juga  KPK Turun Tangan Dalami Kasus Kepala Bapenda Kota Makassar, Ini Kata Pengamat

Ia menegaskan, bukan persoalan siapa yang menginisiasi itu tetapi perlu di cari tau kenapa tidak tampil.

“Yang perlu dicari tau kenapa ini kegiatan bisa dilaksanakan tapi tidak ditayangkan dalam SIRUP. Itu dulu,” Ucapnya.

“Jadi kalau sesuai regulasi  yang bertanggung jawab Pak Harun Rani selaku PA/KPA sesuai dalam SIRUP,” Sebut Dirga.

Baca Juga  ASN Berpenghasilan 151,2 Juta Perhari, Plt BKPSDMA Kota Makassar : Mungkin Harta Dari Orang Tuanya

Ia membeberkan, lazimnya sebuah paket ada prosedur yang mesti dipenuhi.

“Lazimnya dalam informasi paket kegiatan itu mencantumkan yang namanya Kode RUP yang ada dalam SIRUP, faktanya kegiatan Pengadaan Security Check System, tidak mencantumkan kode RUP,” Cetusnya. (Red/yn).

  • Share

Leave a Reply