KPMI Desak Polda Sulsel Usut Tuntas Indikasi Korupsi Bansos Di Jeneponto, Minta Mantan Kadis Sosial Ditangkap

  • Share
banner 400x130
Mendesak ditreskrimsus polda sul-sel
KPMI kembali melakukan aksi demonstrasi terkait indikasi korupsi bansos BPNT Kab. Jeneponto.

UJARANCOM – Aksi Demonstrasi kembali digelar KPMI Sulsel, Aksi itu dipimpin langsung oleh Bumbung selaku jendral lapangan.

Dalam orasinya, Bumbung menyampaikan bahwa pihaknya kembali menggelar aksi demonstrasi guna mendesak ditreskrimsus polda sul-sel untuk mengusut tuntas indikasi korupsi bansos BPNT Kabupaten Jeneponto. Sulawesi Selatan.

banner 336x280

“Kami hadir guna untuk mempertanyakan perkembangan pelaporan yang telah kami lakukan sebelumnya di Polda Sulsel disaat kami tergabung dalam KOALISI PEMUDA TURATEA MENGGUGAT maka dari itu kami menanyakan sudah sampai dimana pihak polda sul-sel menindaklanjuti dokumen pelaporan kami,” Ujarnya. Kamis (17/6/21).

“Sejak april 2020 kami melihat bantuan pangan non tunai (BPNT) Kab. Jeneponto ini kemudian di jadikan lumbung korupsi berjamaah oleh komplotan mafia di dalam tubuh dinas sosial Kab. Jeneponto,” Tambahnya.

Baca Juga  Sukses, Panen Perdana Porang di Jeneponto di Hadiri Perusahaan Pabrik Porang Terbesar di Asia Tenggara

Dari informasi yang diperoleh, pihaknya membeberkan bahwa perlu kita ketahui bersama terkait Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warong KUBE PKH / pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan Bank HIMBARA.

Bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu. Akan tetapi, menurut Bumbung berdasarkan realitas sosial yang terjadi di Kab. Jeneponto sejak Januari 2020 dimana BANSOS BPNT itu kemudian berjalan tidak sesuai dengan pedoman umum bantuan pangan non tunai.

Kepada rilis yang diterima ujarancom. Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, pihaknya mendapatkan beberapa temuan dengan uraian permasalahan sebagai berikut :

  1. Bahan pangan yang di berikan kepada KPM diduga telah diatur secara sepihak.
  2. Beras yang diberikan kepada KPM diduga bukan kualitas premium
  3. Ikan sarden merek biltan yang sangat tidak di anjurkan dalam pedum bansos pangan non tunai
  4. Diduga adanya markup anggaran pada harga bahan pangan yang di berikan KPM
Baca Juga  Isu Kantor DPP Partai Demokrat Akan Direbut Paksa, Andi Arief dan Rahmad Bersitegang

Atas kondisi dan/atau permasalahan tersebut kami membawa beberapa tuntutan Antara lain :

  1. Tangkap dan adili (RR) mantan kepala dinas sosial kab. Jeneponto, (RS) suplayer KSU RESKI MANDIRI PRATAMA
  2. Mendesak ditreskrimsus polda sul-sel untuk mengusut tuntas indikasi korupsi bansos BPNT di kab. Jeneponto
  3. Tangkap dan adili mafia bansos bpnt di tubuh dinas sosial kab. jeneponto
  4. Periksa dan adili Ketua tikor, kepala dinas sosial, dan Kabid penanganan fakir miskin yang diduga telah melakukan permufakatan jahat.

Agung indar jaya selaku ketua DPP KPMI Sulsel juga turut hadir bersama dewan pendiri lainya dan menegaskan bahwa kami tak ingin kasus ini mendek di mapolda sul-sel maka dari itu kami akan terus melakukan aksi demonstrasi sampai kasus ini berada di tahap penuntasan.

Baca Juga  Optimis Bakal Besarkan Golkar di Bulukumba, Ini Target Andi Sukri Sappewali

“Mengingat bahwa program BPNT ini merupakan kelangsungan hidup orang banyak, kami tak pernah rela apabila nilai nilai kemanusiaan dinista oleh korupsi, kolusi dan nepotisme,” Ujarnya.

Agung juga menjelaskan secara rinci pada saat audensi terkait apa yang menjadi temuan indikasi kerugian negara dan beberapa oknum yang di duga melakukan konspirasi dalam proses penyaluran bansos bpnt di kab. Jeneponto.

Massa aksi di temui langsung oleh Muh. Rizal bersama rekannya selaku penyidik Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sul-sel yang menangani Bansos BPNT Kab. Jeneponto.

“Pihak diretkrimsus polda sul-sel juga mengindahkan dan menyampaikan kepada perwakilan lembaga bahwa kasus ini kami sudah tindak lanjuti, sembari kita menunggu hasil audit BPK sebagai tenaga ahli dalam kasus bansos BPNT kami juga akan segara berkunjung Kab. Jeneponto.” Tutupnya kepada info yang diterima ujaran. (Red-Rilis/Alb).

  • Share

Leave a Reply